Nurdin Abdullah tinjau Cekdam Bili-bili, Sedimentasi Hasil Tambang Jadi Ancaman

ADAPADA.COM – Setelah melakukan peninjauan dari udara menggunakan helikopter milik BNPB, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah menilai, sedimentasi hasil galian tambang di sepanjang sungai menjadi ancaman bagi Cekdam Bili-bili di Kabupaten Gowa.

“Sedimentasi menuju ke Cekdam, kita berharap sebenarnya penambangan sudah harus dikendalikan. Kalau tidak, jangankan 100 tahun, 50 tahun saja belum tentu Cekdam Bili-bili ini bisa berfungsi normal. Oleh karena itu, harus ada kesepahaman, langkah bersama untuk menyelamatkan Cekdam Bili-bili,” tegas Nurdin Abdullah, pasca melakukan peninjauan langsung dari udara sampai di Jeneponto, Senin, 28 Desember 2020.

ADVERTISEMENT

Menurut Nurdin, saat ini selain Cekdam Bili-bili, Cekdam Jenelata juga menjadi ancaman baru bagi masyarakat. Olehnya itu, diharapkan pembangunan Cekdam ini segera rampung.

“Karena terus terang ancaman baru kita ini adalah Jenelata. Makanya kita berharap Jenelata bisa lebih cepat lagi dibangun, supaya betul-betul Makassar ini bisa terproteksi dengan baik,” ujarnya.

Yang paling penting, lanjut Nurdin, setelah pembangunan Cekdam Kelara di Jeneponto, akan menjadi angin segar bagi masyarakat di sekitarnya. Pasalnya, Cekdam tersebut akan mengairi lahan seluas 31.000 hektare tadah hujan menjadi lahan irigasi teknis.

“Kebutuhan air buat sektor pertanian baik di Gowa, Takalar, demikian juga Kelara, sebenarnya bendungan Kelara sudah harus digenangi. Tinggal kepedulian, keseriusan kita masyarakat yang bermukim di genangan ini. Segera kita bisa selesaikan, karena kalau Kelara ini selesai, minimal 31.000 hektare lahan yang selama ini tadah hujan bisa menjadi irigasi teknis,” urainya.

Selain itu, bentuk dukungan Pemprov Sulsel terhadap pembangunan Cekdam Kelara, Jenelata, maupun perawatan Cekdam Bili-bili, adalah dengan bentuk kolaborasi dengan pihak Balai, Kejati, Kejari, Kapolda, Kapolres, maupun pihak lainnya.

“Kita support terus Balai, bahkan pembangunan, pemerintah daerah turun termasuk Kejati, Kejari, Kapolda, Kapolres. Memang kita butuh pengabdian untuk masyarakat bahwa ini adalah kepentingan bersama dan Cekdam ini dibangun bukan biaya murah,” tutupnya. (*)