ADAPADA.COM – Dalam rangka membangun sinergi dalam hal pengawasan pemilu dan pilkada serentak 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi (PT). Melalui program Bawaslu Goes to Campus, Bawaslu melakukan dialog terbuka dengan pihak Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan di Balairung Malombasi Dg.Mattawang, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Senin (28/06/21).
Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi mengatakan kegiatan ini adalah langkah untuk mengenalkan tugas dan kewenangan lembaga Bawaslu pada Praja IPDN.
“Kita tentu sama-sama berharap agar terbangun kesadaran kolektif seluruh elemen baik masyarakat, maupun adik-adik Praja yang tengah menempuh pendidikan pemerintahan,” ungkap HL Arumahi.
Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang notabene juga diberikan praktik mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam masa kuliahnya, akan sangat terbantu dalam pemahaman terkait peranan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu serta informasi terkait kendala dan hambatan dalam pengawasan Pemilu di Indonesia.
“Nanti kita akan banyak berdiskusi terkait hal itu. Harapan kita sekali lagi untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi berkesinambungan antar lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu dan pihak perguruan tinggi,” tambah Arumahi.
Kunjungan Bawaslu yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi dan didampingi anggotanya, yakni Kordiv Pengawasan Amrayadi, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Dr Azry Yusuf dan Kordiv Humas Saiful jihad disambut langsung oleh Direktur IPDN Sulsel Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si.
Direktur IPDN Sulawesi Selatan dalam kesempatannya mengatakan bahwa IPDN khususnya IPDN wilayah Sulawesi Selatan, mendukung dan akan bersinergi dengan Bawaslu demi tercapainya demokrasi yang lebih baik, khususnya terkait Netralitas ASN.
“Dengan kehadiran Bawaslu di kampus ini, para Praja tentu akan mendapat pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terkait tatanan birokrasi dan kepemiluan di samping teori-teori yang sudah diterima di kampus,” katanya.
Sementara itu Koordinator Pengawasan Bawaslu Sulsel Amrayadi mengatakan, Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Bawaslu hadir dalam konteks kenegaraan berangkat dari komitmen bangsa yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan dan politik Indonesia.
Dalam upaya pencegahan, sambung Amrayadi, Bawaslu tentu menaruh perhatian yang lebih kepada aparatur sipil negara (ASN) dalam hal netralitasnya sebagai bagian dari penyelenggara negara.
“Mengapa netralitas ini penting untuk aparatur negara kita, sebab di tangan merekalah kebijakan ditentukan. Ada kontrol kewenangan yang besar disana, yang tidak jarang disalahgunakan untuk kepentingan politik segelintir pihak. Tentu ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang baik,” jelas Amrayadi.Kegiatan ini dihadiri langsung sekitar 50an perwakilan Praja IPDN Sulsel dan juga secara daring itu berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang ketat.
